loyerclub

This WordPress.com site is the bee's knees


Surat untuk Presiden RI

19 Oktober 2012

Kepada
Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia
Istana Negara
Jl. Veteran No. 16
Jakarta .

Perihal : Permohonan Keadilan (Reg.No.226K/mil/2011).

Dengan Hormat,

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Kami “Mohon Keadilan” karena adanya penzoliman yang nyata, yang berdiri dibalik hukum dengan melakukan “Pengingkaran terhadap Keadilan” yang merupakan penyakit yang sudah akut dan sudah bukan rahasia lagi, Kami hanya memberikan salah satu contoh fakta yang sering dialami oleh Komandan Satuan Bawah dilapangan sebagaimana peristiwa yang akan diuraiankan dibawah ini, yaitu tentang permasalahan hukum militer, kesimpulan dan saran penyelesaian.

Permasalahan Hukum militer sebagai berikut :

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) dan Pasal 130 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Bahwa dilangsungkannya pemeriksaan terhadap seseorang terdakwa di pengadilan adalah karena adanya pelimpahan atau pengajuan perkara oleh Oditur Militer ke pengadilan, dan Oditur Militer untuk kepentingan tersebut disyaratkan pula menurut hukum untuk menyampaikan surat dakwaan (Vide Pasal: 140 jo. 143 ayat 1).

Selama proses persidangan surat dakwaan menjadi amat penting, karena surat dakwaan adalah landasan bagi pemeriksaan perkara, sehingga seluruh proses persidangan nantinya akan difokuskan pada dapat terbukti atau tidaknya hal-hal yang diuraikan dalam suatu dakwaan, yang kemudian dijadikan dasar pula bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman.

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP” hal. 414 menyebutkan: “pengertian surat dakwaan adalah akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan,  dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaaan di muka sidang pengadilan“.

Dari rumusan tersebut dua hal pokok yang harus diperhatikan yakni:

Pertama, surat dakwaan harus sinkron dan konsisten dengan hasil pemeriksaan penyidikan.

kedua, surat dakwaan merupakan landasan bagi pemeriksaan di sidang pengadilan.     Oleh karena fungsi surat dakwaan adalah sangat penting yakni merupakan titik-tolak dan landasan pemeriksaan terdakwa dalam sidang pengadilan maka pembuatan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, menggelapkan fakta-fakta yang terjadi dalam seluruh rangkaian proses penyidikan serta pembuatan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap akan mengakibatkan kesesatan peradilan, yang pada akhirnya akan merugikan bagi terdakwa.

Sehubungan dengan hal tersebut tentunya suatu Surat Dakwaan harus memuat uraian yang cermat dan lengkap, sehingga tidak akan berakibat menyesatkan bagi jalannya persidangan, yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya penjatuhan hukuman yang keliru atau memang sengaja dibuat keliru.

Dalam Kasus Letkol inf Cucu Zaenal Arifin, Dalam BAP nya Juru Bayar Satuan, yang dikuatkan dalam persidangan serta bukti dokumen administrasi penerimaan dinyatakan bahwa ada pemotongan dana oleh Kodam tetapi dalam Surat Dakwaan fakta serta bukti perbuatan tersebut sengaja dihilangkan dan ditutupi oleh Penyidik.      Seolah-olah dalam rekayasa tersebut Terdakwa telah melakukan atas kemauan sendiri pemotongan dana tersebut karenanya dinyatakan cukup bukti telah melanggar perbuatan pidana sebagai upaya pembunuhan karakter dan kriminalisaisi.        Padahal Terdakwa hanya melaksanakan Perintah Jabatan sebagai Prajurit yang loyal dalam mencegah timbulnya kecemburuan antar Prajurit. berdasarkan obyek dari pelaku , Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku utama sebagai diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Jika merujuk pada ketentuan KUHAP dalam Pasal 139 serta UU Peradilan Militer pasal 124 disebutkan: “Oditur sesudah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum”. Artinya bahwa satu-satunya bahan yang dimiliki Oditur dalam menyusun surat dakwaan adalah berkas perkara.

Selanjutnya pada kasus tersebut kami  hendak menyampaikan beberapa masalah yang terjadi dalam proses pemeriksaan pendahuluan/penyidikan, dengan maksud untuk menguji apakah Oditur telah secara cermat, jelas, dan lengkap dalam menyusun surat dakwaan.

Hal ini menjadi penting karena dengan rujukan pasal 139 KUHAP serta pasal 124 Peradilan Militer diatas dengan telah dilimpahkannya berkas perkara terdakwa ke pengadilan, tentu atas alasan Oditur Militer telah memandang berkas perkara memenuhi persyaratan.             Konsekuensinya Oditur Militer memikul pula tanggung jawab bahwa telah mencermatinya secara baik dalam rangka menyusun Surat Dakwaan, sehubungan dengan adanya sangkaan melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan pula oleh Oditur Militer.

Urain secara global yaitu, sesuai Keterangan Saksi 1 ( dikuatkan oleh Saksi 2 serta keterangan terdakwa ) dan tercantum dalam BAP saksi I dinyatakan bahwa penerimaan Dana Opster 2006-2007 sebagai berikut yang seharusnya untuk 448 orang diberikan hanya untuk 348 orang rinciannya sebagai berikut :

Maret – April seharusnya diterima Rp. 1.011.136.000,- tetapi yang diberikan Rp.785.436.000,- ada pemotongan oleh Satuan Atas Rp.225.700.000,-             ( yang didakwakan hanya Rp.785.436.000,- ).

Mei – Agustus 2006 seharusnya diterima Rp. 2.066.400.000,- tetapi yang diberikan Rp. 1.529.284.000,- ada pemotongan oleh Satuan Atas Rp.537.116.000,- ( yang didakwakan hanya Rp. 1.529.284.000,- )

September – Desember 2006 seharusnya diterima Rp. 2.022.272.000,- tetapi yang diberikan Rp. 1.533.760.000,- ada pemotongan oleh Satuan Atas Rp.588.512.000,- ( yang didakwakan hanya Rp. 1.533.760.000,-).

Didalam proses Penyidikan dengan jelas dalam pendapat hukumnya Penyidik POM telah dengan sengaja menghilangkan sebagian data dan fakta dari hasil kesaksian para saksi sehingga dibuat seolah-olah terkesan telah terjadi perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, berdasarkan fakta ini secara jelas dan nyata ada upaya pembunuhan Karakter serta kriminalisasi karena Surat Dakwaan tidak dibuat jelas dan lengkap sebab ada fakta yang disembunyikan Penyidik POM.

Didalam Surat Dakwaan, tidak pernah ada pngembalian atau perbaikan berkas, Jumlah Dana yang seharusnya diterima tidak secara benar dibuat dengan utuh, namun ada penghilangan data sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dengan demikian Surat Dakwaan menjadi tidak lengkap.         Menggelapkan fakta-fakta yang terjadi dalam seluruh rangkaian proses penyidikan serta pembuatan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap akan mengakibatkan kesesatan peradilan, hal tersebut tentu sangat merugikan bagi terdakwa, karena akan menghasilkan keputusan yang keliru, disebabkan peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka terdapat dua masalah penting yang perlu digarisbawahi sehubungan dengan Surat Dakwaan yang disampaikan Oditur Militer :

Pertama, Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi-I Medan Nomor : DAK/09a/AD/K/I-00/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, melanggar Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 143 ayat (2) b serta UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 130 ayat (2) b.

Hal ini juga menunjukkan bahwa ternyata Oditur tidak cermat dalam menyusun dakwaan, karena tidak cermat pula memeriksa berkas perkara, dengan memenggal proses pemeriksaan pendahuluan hanya pada bagian tertentu saja dengan menghilangkan data penting sehingga seolah olah telah terjadi tindak pidana.     Bukti serta fakta yang berlawanan dengan Dakwaan dihilangkan agar terkesan surat dakwaan sudah lengkap, karena apabila hal tersebut tidak dilakukan konsekwensi logisnya maka akan nampak adanya pelanggaran yang nyata terhadap ketentuan dalam KUHAP serta UU Peradilan Militer. Akan tetapi hal ini tetap dilanjutkan sehingga akan menyesatkan Proses Peradilan Militer karena telah melakukan pengingkaran terhadap keadilan.

Kedua, sebagaimana telah kami kemukakan diatas berdasarkan Pasal 139 KUHAP bahwa Surat Dakwaan disusun berdasarkan sumber satu-satunya yaitu berkas perkara hasil penyidikan.      Sehingga sah atau tidaknya Surat Dakwaan juga ditentukan oleh sah atau tidaknya proses penyidikan yang telah dilakukan.

Dengan berbagai penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka jelas terdapat sejumlah pelanggaran dalam proses penyidikan/pemeriksaan pendahuluan.      Dan konsekuensi logis dari itu Surat Dakwaan juga harus dinyatakan batal demi hukum.

Fakta-fakta tindakan lain yang bertentangan dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Perundang undangan didalam Penegakkan Hukum, antara lain :

Fakta berikutnya dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Militer Tinggi Medan hal.44 dinyatakan bahwa hak anggota untuk 100 orang sudah dipotong Komando Atas, sehingga yang seharusnya menerima 448 orang menjadi 348 orang. Dengan demikian memang ada pemotongan oleh Satuan Atas / Kodam IM .

Hal tersebut menyatakan bahwa Surat Dakwaan bertentangan dengan fakta dalam persidangan karena dalam Surat Dakwaan tidak pernah disebutkan adanya pemotongan oleh Satuan Atas  karena memang sengaja dihilangkan dan ditutupi, oleh sebab itu Surat Dakwaan menjadi tidak konsisten , kabur dan tidak jelas serta tidak lengkap. Hal tersebut dapat menyebabkan Putusan Pengadilan menjadi cacat hukum.

Terdakwa pada saat dipersidangan dibatasi untuk berbicara  oleh salah seorang Hakim Anggota.  Hal-hal di atas jelas telah melanggar KUHAP Pasal 52, yaitu mengenai hak terdakwa untuk memberi keterangan secara bebas, serta pelanggaran terhadap Undang Undang Peradilan Militer pasal 141 ayat (8).

Fakta berikutnya, walaupun Pengacara dari Kumdam IM tidak membuat eksepsi (pembelaan) karena sudah dikondisikan serta punya rencana kesepakatan jahat dengan Oditur dan Hakim,

Walaupun Pengingkaran terhadap Keadilan terlihat sangat kental , namun hal tersebut tidak menyatakan serta mengakibatkan bahwa Surat Dakwaan telah disusun secra jelas dan lengkap. (UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 145 ayat (2) ).

Adanya ketidak sesuaian data dan fakta dengan Surat Dakwaan dalam proses peradilan dapat menyebabkan Surat Dakwaan menjadi tidak jelas, dan tidak lengkap karena adanya kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan militer.

Fakta berikutnya dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Militer Utama Jakarta pada hal. 23 menyatakan Majelis Hakim Banding telah meneliti Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap karena Surat Dakwaan disusun secara berlapis mengenai tindak pidana yang didakwakan, disertai dalam putusannya yang menguatkan Peradilan Militer Tinggi, tanpa menjelaskan secara rinci, kejelasan dan lengkapnya Surat Dakwaan.

Maksud hal tersebut sangat jelas bahwa Majelis Hakim Militer Utama menyetujui adanya penghilangan sebagian data dan fakta atau memang merestui adanya pemotongan oleh Komando Atas / Kodam IM sebagaimana yang dilimpahkan dari Peradilan Militer Tinggi, walaupun telah melanggar KUHAP dan UURI tentang Peradilan Militer serta pelanggaranan terhadap UU No.14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 bahwa Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Ini adalah merupakan tindakan denied of justice (pengingkaran terhadap keadilan) serta pelanggaran Kode Etik dan itu secara terang-terangan telah dilakukan oleh Peradilan Militer Tinggi Medan dan Peradilan Militer Utama Jakarta.

Fakta berikutnya dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Militer Utama Jakarta pada hal 24.     Hasil Pemeriksaan Tim Wasrik baik dari IRDAM maupun ITJENAD serta audit BPK RI 2006 -2007 tentang Dana OPster/Opsdayawilhan, Nomor 16/HP/XIV/03/2009 Tanggal 5 Maret 2009 yang merupakan Kesaksian Ahli, tidak pernah ada temuan yang sifatnya “adanya penyelewengan dana UU Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh DanYonif.     Namun Majelis Hakim Banding mengabaikan hal tersebut,

Hal tersebut sangat jelas merupakan Pengingkaran terhadap Lembaga Negara /Instansi Pengawas dilingkungan TNI, sehingga patut diduga ini merupakan upaya pemerasan dan kriminalisasi serta pembunuhan karakter kepada Terdakwa.

Kesimpulan dari penjelasan uraian fakta-fakta tersebut diatas, sesuai KUHAP pasal 143 ayat (3) dan UU RI tentang Peradilan Militer pasal 130 ayat (3) dalam putusannya seharusnya dinyatakan batal demi hukum.

Fakta lainnya ditinjau dari segi waktu, Tahun 2008 pada saat Terdakwa menjabat telah ada upaya kriminalisasi dan telah dilaporkan kepada Panglima secara tertulis, Hasilnya dinyatakan dalam disposisi Panglima pada saat itu dianggap selesai sudah tidak ada permasalahan lagi, kemudian rotasi Jabatan menjadi Dandodiklatpur Rindam IM s/d tmt April 2009, kemudian setelah ada pergantian Pangdam dan Kasdam IM serta para Asisten baru diungkit-ungkit kembali permasalahan lama sebagi upaya kriminalisasi, selanjutnya di Pamenkan tmt April 2009 tanpa dilakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu, sesuai surat Kodam IM No. R/467/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 dengan alasan bahwa Terdawa telah melakukan perbuatan tindakan pidana yaitu menerima dana Opster berjumlah Rp.5.099.808.000,- namun yang didistribusikan Rp.4.798.080.000,- sehingga terdapat sisa dana yang seharusnya didistribusikan Rp.301.728.000,-  .    Kalau kita teliti dengan data yang didakwakan justru yang melakukan pemotongan tersebut adalah Kodam IM itu sendiri, sungguh ini merupakan penzoliman yang sangat luar biasa.

Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan dan tmt Desember 2010 baru dilimpahkan ke Pengadilan. Tindakan tersebut selain tidak memberikan adanya kepastian hukum juga telah melanggar PP RI No 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dalam Pasal 33 dinyakan bahwa dalam waktu 6 (enam) bulan Ankum atau Papera harus mengeluarkan keputusan yang pasti atas diri Prajurit yang bersangkutan.

Dilihat dari alasan Pemidanaan, bisa dilihat dalam penjelasan dan bukti penerimaan pada penjelasan sebelumnya, pada penjelasan fakta yang ditutupi atau dihilangkan oleh Penyidik POM dalam upaya mengkriminalisasikan Terdakwa. Tidak bisa dibantahkan lagi sungguh ini adalah fakta nyata bagaimana merekayasa Surat Dakwaan, yang merupakan “Pengingkaran terhadap Keadilan”.

Fakta lainnya ditinjau dari lamanya proses peradilan. Putusan peradilan Militer Tinggi 22 Desember 2010, Putusan Banding Peradilan Militer Utama Tanggal 2 Mei 2011 disampaikan kepada Terdakwa tanggal 26 Juli 2011, Upaya Kasasi tanggal 5 Agustus 2011, namun hasil putusan Mahkamah Agung sampai saat ini belum disampaikan kepada Terdakwa ( proses di MA sudah 2 tahun /2011-1013).

Jelas hal ini telah melanggar ketentuan dalam KUHAP pada Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3, yaitu sebagai tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Oditur, berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Oditur, dan sebagai Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dan pelanggaran terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi No.31 tahun 1999 pasal 25 tentang sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.       Serta pelanggaran terhadap UU No 14 tahun 1970 teantang kekuasaan kehakiman pasal 4 bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

SEMA No 6 tahun 1992, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. yaitu keharusan hakim untuk memutus perkara dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.

UU RI No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 338 menyatakan bahwa putusan harus sudah disampaikan kepada para pihak paling lambat dalam tenggang waktu 14 (empar belas) hari.

Sebagaimana diterangkan dalam penjelasan, diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal tersebut adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai terlalu lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakukan sewenang-wenang dan tidak wajar.       Selain itu juga untuk mewujudkan terselenggaranya peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan.

Fakta lain tentang Penahanan Terdakwa yang dipaksakan.       Dalam pertimbangan Hakim Hal. 51 alasan dalam amar putusan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya.     Jadi penahanan yang dilakukan bukan berdasarkan untuk kepentingan pemeriksaan adalah bentuk nyata dari kesewenang wenangan Hakim dan Oditur , hal ini jelas merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum.     Pengacara dari Kumdam IM yang diam saja merupakan tindakan pengingkaran hukum yang memang sudah dikondisikan.

Hal tersebut jelas merupakan Pengingkaran terhadap KUHAP pasal 21,27,79 serta UURI tentang Peradilan Militer pasal 137 mengenai penahanan dinyatakan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,  bukan berdasarkan Putusan yang ada upaya Banding karena sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi,      perbuatan ini adalah kekeliruan yang nyata disengaja yang merupakan kesalahan terhadap penerapan hukum yang merupakan pelanggaran terhadap UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 9.

Fakta lainnya dalam pertimbangan Hakim hal. 51 dinyatakan bahwa hal yang memberatkan terdakwa tidak pernah merasa bersalah. yang memang Majelis Hakim selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan perilaku  bahwa Terdakwa harus di salahkan dalam rencana jahatnya, sehingga memberikan pembatasan-pembatasan atas kebebasan berbicara Terdakwa.

Perbuatan tersebut jelas bukti bahwa pengadilan militer telah menerapkan hukum yang salah dan telah melanggar UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 8 bahwa Terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Atas uraian peristiwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian terhadap Terdakwa, baik barupa kerugian materiil maupun immaterial, serta ketidak pastian dalam menunggu pengungkapan kebenaran selama 6 tahun (2008-2013) sampai sekarang.        Semoga hal ini dapat membuka mata hati Para Pimpinan berwenang yang punya dedikasi dan motivasi baik dalam  Penegakkan Supremasi Hukum untuk segera menuntaskan peristiwa tersebut.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tahapan proses pengadilan terdapat kejanggalan (judicial corruption) atau cacat hukum, serta adanya pelanggaran secara nyata terhadap procedural justice dan substantive justice.

2. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dengan melakukan tindakan denied of justice (pengingkaran terhadap keadilan)

3. Hukum formil dan hukum materiil tidak diterapkan secara baik dan benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum.

4. Ada indikasi judicial corruption yang sangat kental yaitu , hukum tidak diterapkan secara baik dan benar.

5. Putusan Pengadilan Militeri Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer Utama Jakarta tersebut akan membawa dampak merugikan terhadap kehidupan hukum prajurit dan secara institusi telah merugikan Kepentingan TNI yang dapat dikategorikan sebagai whitecollar crime, karena melanggar aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan.

Saran Penyelesaian sebagai berikut :

1. Mohon Keadilan , kepada Pimpinan/Ketua/Kepala/Panglima Instansi/Satuan/Lembaga yang berwenang untuk mengusut tuntas terkait adanya upaya – upaya kriminalisasi sebagaimana peristiwa tersebut diatas yang telah melakukan pengingkaran terhadap keadilan, sesuai dengan pertimbangan Ketetapan MPR Nomor 3 tahun 2000 , dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

2. Merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Terdakwa sebagaimana mestinya dengan sungguh-sungguh untuk menghindari dampak hukum yang akan merugikan Institusi TNI sendiri dikemudian hari, khususnya TNI AD .

3. Mengeksaminasi dan memproses serta mengusut secara serius (Legal Annotation) Hakim dan Oditur Militer yang merugikan Penegakkan Hukum dilingkungan TNI, sebagai langkah mendorong kelancaran proses reformasi untuk meningkatkan kewibawaan Lembaga/Institusi Peradilan Militer yang professional serta mencegah adanya pemanfaatan oleh oknum para penegak hukum militer yang amoral, dengan menggunakan sumber hukum yurisprudensi hasil Pengingkaran Terhadap Keadilan yang akan merugikan Para Kamandan Satuan Bawah dilapangan dalam lingkungan TNI dimasa yang akan datang.

4. Untuk mewujudkan Peradilan Militer yang bersih perlu melakukan pemisahkan para Hakim Nakal.

5. Revisi UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang tidak sesuai dan saling bertentangan dengan UU lainnya.

6. Saat Pelaksanaan Operasi Militer diberlakukan sebaiknya Anggaran Dana turun tepat waktu untuk mendukung Tugas Operasi tersebut, sehingga memudahkan pendistribusian, bukan setelah satu tahun pelaksanaan operasi dana tersebut baru cair, apalagi dukungan dana tersebut didukung hanya kekuatan dalam jumlah terbatas, sehingga akan merubah seluruh perencanaan yang sudah dibuat yang akan menyulitkan Para Komandan Satuan Bawah dilapangan.

Terima kasih , atas atensi Bapak Presiden RI dalam Penegakkan Supremasi Hukum diperadilan militer, sesuai UU RI No.31 tahun 1997 tetang Peradilan Militer pasal 338      Presiden     sebagai     pemegang kekuasaan      kepala pemerintahan    tertinggi    mempunyai    kewenangan    untuk menertibkan     carut marutnya    Hukum Peradilan Militer.      Tiada maksud lain dibuatnya surat ini, hanya dilandasi atas kecintaan untuk tetap tegaknya kejayaan dan kewibawaan TNI,   terutama bagi para Komandan Satuan Bawah dilapangan yang berjuang serta berkorban menjaga Kedaulatan NKRI demi keutuhan Bangsa dan Negara.

Tembusan :
1.   Menkumham RI.

2.   Panglima TNI.

3.   Ketua BPK RI.

4.   Ketua Mahkamamah Agung RI.

5.   Ketua Komisi Yudisial RI.

6.   Ketua Komisi III DPR RI.

7.   Kasad.

8.   Kasal.

9.  Kasau.

10.Wakasad.

11. Pangdam IM.

12.Itjen TNI.

13.Orjen TNI.

14. Itjenad.

15. Sekjen Komnas Ham.

16. Dirkumad, Dirkuad, Dirajenad.

17.Aspam Kasad.

18.Kadisinfolahtad.

19.Danpomdam IM.

PEJABAT TERKAIT:

Kodam IM
Mayjen  TNI Soenarko
Brigjen TNI Hari Purnomo
Kolonel Inf Eddy S
Kolonel Art Ruru
Kolonel Inf Muchamad Bambang Taupik
Kolonel Inf Edy Rahmayadi
Kolonel Inf Herry purnomo
Kolonel Inf Sudarsono
Kolonel Inf I Made Agra

Pomdam IM
Kolonel Cpm Sugeng Subagyo   Nrp.30617
Kapten  Cpm Imron Ilyas      Nrp.11990060970475
Kapten  Cpm Choirul Usman SH Nrp.11050025291279
Letda   Cpm Ahmad Darodi     Nrp.21940068430873

Kumdam IM
Kolonel Chk Hilmansyah s.H
Kolonel Chk Gianto S.H
Mayor   Chk Sutarno S.H

Oditur Militer Medan
Kolonel Chk HERMAN EFENDI S.H

Dilmilti Medan
Kolonel Chk ANTHON R. SARAGIH
Kolonel Chk SUNARDI
Kolonel Chk TR SAMOSIR
Kapten  Chk Asril Tanjung

Dilmil Utama Jakarta
Mayor Jenderal    TNI Drs. Burhan Dahlan
Laksamana Pertama TNI A.R. Tampubolon
Marsekal Pertama  TNI Pudi Astoto
Mayor Sus Muhammad Idris Nasution.

Mahkamah Agung

Nyak Pha, Prof., DR., SH., DEA
Andi Abu Ayyub Saleh, H., DR., SH., MH.
Timur P Manurung, SH., MM.
Linda Simanihuruk, SH., MH

 

 

 

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.